Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
Bimtek pemerintahan sudah pasti dibutuhkan oleh setiap pemerintahan daerah diseluruh Indonesia. Diklat pemerintahan memberikan pemahaman dan pendalaman akan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah, sehingga sangat menentukan akan keputusan yang diambil agar tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (LOPPNAS) sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Diklat bidang pemerintahan kepada Bapak/Ibu Pimpinan.
Materi Bimtek/Diklat Pemerintahan mengenai penyusunan kerja skpd, evaluasi kerja aparatur, pelaksanaan alokasi dana, pertanggung jawaban keuangan, laporan pemerintahan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta diklat atau bimtek pemerintahan, antara lain sebagai berikut :
BIMTEK PEMERINTAHAN
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
- Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
- Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
- Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
- Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2014 dan PERPU No.01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
- Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Bimtek Nasional, Permendagri No. 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Strategi Pencapain RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- Perangkat Daerah, Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD & RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat pemerintahan daerah.