Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (LOPPNAS) sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Sosialisasi Bimtek dan Diklat Keuangan kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan apartur yang terkait dibidang keuangan pemerintahan daerah maupun instansi lainnya.
- Bimtek KeuanganPenyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
- Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara
- Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah
- Verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
- Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
- PERENCANAAN ANGGARAN PPTK DAN BENDAHARA
Materi Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :
MATERI DAN LAPORAN
- Bimtek NASIONAL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI.
- Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 Sesuai Dengan Permendagri No. 33 Tahun 2017 Dan Standar Biaya Masukan TA 2018 Sesuai PMK RI No. 49 Tahun 2017 Serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
- Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
- Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
BIMTEK KEUANGAN
- Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
- Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
- Penataan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Aturan Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Aturan Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa