0813 1793 3977
loppnas@gmail.com

Bimtek & Diklat PBJ

Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu faktor yang mempenrgaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perusahaan, tergantung pada tersediany sarana dan perasarana kerja sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, dalam setiap APBN/APBD dan anggaran perusahan negara/daerah selalu terdpt anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa baarng bergerak, jasa dan barang-barang tidak bergerak.

Dalam pengadaan barang / jasa, pemerintah selalu berpegang pada prinsip ekonomi, efisien, dan efektif. Pemerintah selalu berupaya mengyempurnakan prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik melalui penyempurnan peraturanperaturan maupun pengambilan kebijakan dan keputuusan yang tepat. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara ekonomi, efisien dan efektif, perlu dilakukan pengawasan secara intensif.

Akuntabilitas pengadaan barang/jasa merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanan pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan pengadaan, yaitu sebagainana terdapat dalam hakekat Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jaas dimaksudkan untuk menguji dan mengetahui sampai sejauh mana peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dipatuhi, sehingga upaya mewujudkan prinsip ekonmi, efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan atau jasa dapat dicapai. Selain itu, tuntutan kepada pemerintah untuk menerapkan good governance dalam menjalankan pemerintahan, telah membuat akuntabilitas pengadaan brang dan jasa harus dilaksanakan.

Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perlu kita ketahui bahwa kondisi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintha saat ini sangat memperihatinkan, misalnya : kkn ada dimana-mana, lemahnya pengawasan dan lain-lain, belum sinkronnya peraturan PBJ yang ada, lemahnya SDM / Kesadaran Hukum, serta masih banyak lagi faktor lainnya. Tentunya melihat beberapa gambaran umum mengenai kondisi tersebut, kita tidak bisa diam saja, perlu adanya tindahkan turun tangan dalam mengatasi hal tersebut.

Hukum Kontrak adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontrak pengadaan barang atau jasa. Mengenai hukum kontrak perlu kita pahami karena pemahaman PPK / para stake holders atas hukum kontrak lemah, tidak menyadari bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum. Dengan pemahaman hukum kontrak yang cukup, diharapkan para PPK tidak gentar menghadapi ancaman dari pihak manapun.

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Diklat Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Swakelola di Desa

Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan. Pengadaan barang dan jasa tingkat desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara langsung di Desa. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Kemudian ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013. Even sudah ada PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. So that dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.

dan masih banyak materi bahasan lainnya yang dapat dituangkan dalam bentuk diklat dan bimtek, sesuai dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing peserta. Materi diatas hanyalah sebagian kecil contoh materi untuk bimtek PBJ …….