0813 1793 3977
loppnas@gmail.com

Bimtek Pemerintahan

Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Bimtek dan Diklat tentang Harmonisasi Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Dengan Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada esensinya kemandirian daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pembangunan daerah lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah/sifatnya tidak dapat diprediksi.

Desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh Dinas/Instansi itu sendiri. Meskipun programnya baik tetapi sering kali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, akibatnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Sama-sama kita ketahui bahwa Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Perangkat Desa). Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program – program pambangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat – menyurat) kepada warga. karna dekatnya arena secara normatif masyarikat akar – rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembanggunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “Pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat para pamong desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Desa juga pasti memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, menjaga serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib. Sepatutunya kita sebagai warga yang baik, harus menaati segala Peraturan Desa supaya tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai.

Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bentuk evaluasi yang telah secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukum EKPPD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan utama bagi proses EKPPD, adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun bardasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja peyelengaraan pemerintahan daerah. Dari proses EKPPD yang sudah dilakukan, penyusunan data evaluasi mandiri yang menjadi bahan penyusunan LPPD, masih perlu pembinaan.

dan masih banyak materi bahasan lainnya yang dapat dituangkan dalam bentuk diklat dan bimtek, sesuai dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing peserta. Materi diatas hanyalah sebagian kecil contoh materi untuk bimtek di lingkungan SKPD/ASN …….

Respond For " Bimtek Pemerintahan "